Just another WordPress.com weblog

Depdiknas Pantau Sekolah di Daerah

JAKARTA – Depdiknas menginstruksikan para Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan kota/kabupaten untuk mengawasi ketat pengunaan dana BOS. Sebab, menurut pantauan mereka, kebijakan pendidikan gratis itu masih banyak diwarnai penyimpangan.

            Karena itu, Ditjen Mandikdasmen minta para Kadis turun langsung memastikan penyaluran dana BOS bisa sampai ke level bawah. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Mandikdasmen, Didik Suhardi, mengakui penyimpangan BOS banyak dilakukan pihak sekolah di berbagai daerah.

SDNBuntuliaSelatan.jpg image by kyutifluti

            “Anehnya, Kadis banyak tidak tahu penyimpangan tersebut. Ini kan nggak mungkin,” cetusnya.

            Depdiknas minta agar semua Kadis Pendidikan fokus dan tegas terhadap penggunaan BOS dengan menerjunkan tim pengawas ke lapangan. Sebab, dana BOS tahun ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai Rp 16 triliun, sementara tahun lalu hanya di kisaran Rp 11,2 triliun.

            Adanya kenaikan itu berimbas terhadap nominal BOS yang diterima peserta didik. Misalnya, untuk siswa SD di kabupaten menerima jatah Rp 397 ribu/tahun, sedangkan siswa SD di kota menerima Rp 400 ribu/tahun. “Dengan adanya bantuan ini, maka pendidikan sudah gratis. Masyarakat harus tahu hal ini, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya,” jelasnya.

            Agar realisasi BOS di lapangan lancar, instansinya berharap ada komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk mengawasi penyaluran BOS. “Karena tidak mungkin kami yang di pusat mengawasi satu per satu sekolah,” ujarnya. Karena itu, tindakan proaktif daerah amat diperlukan.

            Selain itu, Menurut Didik beliau mewanti-wanti sekolah ( Kepala Sekolah ) agar tidak memotong dana BOS sesen pun. Sebab, kata dia, jika terbukti memotong dana BOS, maka Kepsek yang bersangkutan dipastikan bakal menerima sanksi berat. Sesuai aturan yang berlaku, Kepsek akan didenda Rp 500 juta dan diberhentikan sebagai tenaga pendidikan.  “Jadi, kebijakan ini tidak main-main. Itu semata agar realisasi pendidikan gratis lancar,” ungkapnya.

            Didik menjelaskan, sejatinya BOS yang digulirkan pemerintah sudah mampu mencukupi kebutuhan operasional sekolah, terutama di pedesaan. Namun, beberapa sekolah di perkotaan membutuhkan biaya operasional lebih tinggi. Terkait hal itu, pihaknya berharap pemerintah daerah bersedia mengalokasikan kekurangan BOS di sekolah-sekolah tersebut. Sehingga jangan ada lagi asumsi masyarakat bahwa dana BOS adalah Dana yang dikucurkan untuk BOS ( Kepala Sekolah ).

            “Karena tanggung jawab terhadap pendidikan adalah milik kita bersama,” cetusnya. Semoga saja Pendidikan di indonesia menjadi lebih maju.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Awan Tag

%d blogger menyukai ini: